FUI Bogor Raya Usulkan Tabayun, Minta Pemkot Ambil Alih Masjid MIAH

B-CHANNEL, KOTA BOGOR – Dibekukannya IMB Masjid Imam Ahmad bin Hambal (MIAH) oleh Wali Kota Bogor Bima Arya saat aksi demo besar-besaran di Balai Kota Bogor pada Selasa (29/08) lalu terus mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Seperti di sampaikan Dewan Syuro FUI Bogor Raya, Ust.Muhtarom, persoalan ini bukan lagi masalah publik Bogor Raya saja melainkan sudah menjadi mancanegara. Dirinya menilai, pembekuan yang keluarkan masih mengisyaratkan sebuah opsi untuk dilakukan musyawarah bersama.

“Disini kita membicarakan masjid bukan membicarakan kelompok a,b, atau c. Masjid jangan di hentikan pembangunannya karena ini menyangkut umat islam. Saya amati ada kepentingan yang mengambil keuntungan dari permasalahan ini, yang akhirnya mengdeskreditkan pihak yang lain agar terkucilkan. Ini menjadi persoalan kita bersama untuk mencari solusi yang terbaik, bagaimana masjid itu bisa dibangun dan difungsikan sebagaimana fungsinya. Karena itu, kita harus menyikapinya dengan bijak dengan mengedepankan tabayun agar titik permasalahan dan solusinya ketemu,” ujarnya saat konferensi pers di salah satu rumah makan di bilangan Bogor Timur, Senin (11/9/17).

Jika dua kelompok ini tidak menemukan titik temu, sambungnya, maka pemerintah harus mengambil alih masjid menjadi masjid milik pemda sehingga bisa di manfaatkan oleh orang banyak, karena ini sudah di wakafkan.

“Kita mengupayakan kedua belah pihak jangan sampai pecah karena membawa ego-nya masing-masing, dan ini yang harus di kaji kenapa ada pertentangan dan kecemburuan. Padahal masjid ini masuk dalam kriteria diperbolehkannya membangun masjid,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Forum Umat Islam (FUI) Bogor Raya, Hasri Harahap. Ia mengatakan, permasalahan masjid MIAH ini sebelum-sebelumnya pernah dibahas bahkan sampai mengupayakan pertemuan. Intinya ada kelompok minoritas dan mayoritas. Solusi yang di tawarkan pemkot mengambil alih masjid itu menjadi masjid pemda.

Sementara, Abad dari Front Pemuda Muslim Maluku menambahkan, berkaitan dengan perizinan itu sudah sesuai prosedur yakni dari bawah ke atas. Kalau dibekukan maka ada pelanggaran yang dilakukan, karena IMB ini sudah terbit 3 tahun lalu. Alasan wali kota membekukan IMB ini tidak tepat secara tupoksi hukum. Jangan karena ada dorongan atas nama umat ini menjadi bumerang.

“Dari persoalan ini kita menyimpulkan, tabayun harus dilakukan untuk mencari solusi yang menguntungkan semua. Izin membangun tetap bisa dijalankan dan melakukan pendekatan persuasif dengan tokoh masyarakat termasuk juga lobi politik, karena semua ini tidak lepas dari adanya kepentingan,” tandasnya.

 

Reportet/Foto: Andi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: