Ini Tiga Syarat Utama Pilkada Berkualitas

B-CHANNEL, BOGOR– Belum lama ini, Perludem dan Kopel menandatangani MoU untuk kerja sama memantau Pilkada dan Pileg sekaligus melaunching Pilkada 2018 dan pileg 2019; demokrasi berkualitas.

Ketua Bawaslu RI, Perludem Titi, dan Kopel secara umum bicara tentang regulasi Pilkada dan Pileg. Mereka memberi informasi terkini tentang isu money politik dalam kaitan Kepala Daerah terpilih yang berpotensi korup, diskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan money politik secara terstruktur, masif, dan sistematis.

Mereka juga bicara tentang calon tunggal dan kewenangan Bawaslu yang lebih besar, termasuk bertindak memutus perkara dalam sengketa proses dan pelanggaran administrasi yang sifatnya final. Poinnya, Bawaslu memiliki kewenangan kwasi yudisial.

Isu Pilkada berkualitas justru dinyatakan secara padat penuh esensi oleh CEO Radar Bogor Grup, Hazairin Sitepu yang menegaskan bahwa Pilkada berkualitas adalah memilih calon Kepala Daerah yang memiliki kualitas dan integritas.

Jadi yang menjadi ukuran Pilkada dinilai berkualitas bila output Pilkada adalah terpilihnya Kepala Daerah yang berkualitas dan berintegritas.

Pemimpin yang membuat keputusan-keputusan tidak berpikir untuk dirinya sendiri, yang bisa diperluas dengan tafsir ekstentifikasi. Termasuk untuk partai, keluarga, kelompok, dan agama atau kelompoknya saja.

Kualitas kepemimpinan terakumulasi dari beberapa syarat; (1) kapasitas pribadi yang kuat, yang terbentuk karena pendidikan dan karakter positif yang kuat, (2) rekam jejak yang jelas dan nyata yang ditorehkan secara konsisten dalam proses yang panjang, (3) teruji dalam membuat keputusan-keputusan sulit yang membutuhkan independensi dan nyali.

Sementara integritas secara mudah dirumuskan sebagai satunya kata dan perbuatan. Seorang teman melukiskan integritas adalah kata-kata yang dimeterai sehingga tidak akan berubah ketika waktunya harus diwujudkan.

Ketika berkata akan melayani rakyat, diwujudkan dengan kerja keras, ketika menyatakan antikorupsi bukan sekadar membuat seremoni penandatanganan kerja sama dengan penegak hukum (KPK atau Kejaksaan) sementara di sekitarnya kronisme mengakar kuat dan terseret dalam arus kasus korupsi.

Masalahnya, pemimpin yang berkualitas dan berintegritas adalah barang langka dalam era politik yang mengusung pragmatisme seperti saat ini. Kualitas dan integritas kepemimpinan adalah 2 kosa kata penting yang bisa menjadi kosa kata yang keramat.

Dikatakan keramat karena semua orang tidak bisa membantahnya. Akan tetapi kosa kata itu hanya menjadi angan-angan saja karena mayoritas pemimpin partai mengakui itu penting tapi bukan yang dibutuhkan. Karena yang dibutuhkan zaman ini adalah pragmatisme politik, seperti ditunjukkan dalam penunjukkan Partai Golkar dalam Pilkada Jawa Barat.

Ketua DPD Golkar Jabar Dedy Mulyadi yang berjuang dan berkeringat membesarkan Partai Golkar di Jabar diabaikan begitu saja oleh partainya dan sebaliknya partai menunjuk Ridwan Kamil yang bukan kader partai sebagai calon Gubernur dari Partai Golkar.

Latar belakang apa yang menjadi keputusan partai Golkar tidaklah kita terlalu paham, akan tetapi dipilihnya seorang yang bukan kader berjuang untuk organisasi hanya penegadan pragmatisme partai politik untuk meraih kekuasaan belaka.

Persoalan nilai-nilai perjuangan partai, soliditas, solidaritas yang menjadi deretan kata-kata baik hanya akan menjadi uraian yang cukup ada dalam anggaran dasar partai.

Pilkada berkualitas yang melahirkan pemimpin berkualitas hanya dapat terwujud dengan:

1. Kuat dan independennya penyelenggara Pilkada/Pemilu

Dalam konteks ini dibutuhkan KPU dan Bawaslu yang independen, ahli dan mampu, serta mau mengungkap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi; pelanggaran administratif dalam proses maupun pelanggaran pidana.

Isu dalam wilayah ini adalah pada level wilayah sudah menjadi rahasia umum bahwa seluruh kekuatan politik akan berusaha menempatkan personilnya dalam struktur penyelenggara Pemilu pusat maupun daerah.

Calon perseorangan yang kuat akan sangat berat menghadapi masalah ini, di antaranya problem besar terjadi justru pada level2 paling bawah; Panwaslu dan PPK, KPPS yang bermain suara.

2. Pemilih yang melek politik

Warga dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagian besar adalah warga non partai yang biasa disebut sebagai swing votters, massa mengambang. Swing voters ini umumnya adalah massa yang apolitis, masa bodoh dengan kontestasi politik yang terjadi.

Swing voters pada level ekonomi bawah rentan atas praktik money politik bahkan murah sekali. Suara mereka bisa digadaikan cukup hanya dengan Rp 100 ribu atau Rp 200 ribu pada saat-saat kritis hari pencoblosan. Sedangkan warga pemilih pada level kelas menengah yang tinggal di komplek-komplek pemukiman elite cenderung apolitis dan tidak akan memilih pada hari pencoblosan. Fenomena golput yang mayoritas tidak memilih terjadi pada Pilkada Kota Bogor 2013.

Pendidikan politik warga yang penting dalam era demokrasi tidak berjalan, pendidikan politik dan gerakan ideologis partai tidak berjalan. Kalau pun partai menjalankan kegiatan sifa.

3. Partai politik yang kuat dalam kaderisasi dan ideologis

Partai politik wajib melakukan kaderisasi secara berjenjang dan konsisten serta pragmatisme partai yang semata hanya ingin memenangkan kursi kekuasaan adalah lawan dari kondisi partai kader dan ideologis, sebagaimama fenomena partai Golkar yang tidak memilih kadernya dikontestasi Gubernur Jabar.

Pilwakot Kota Bogor juga menampilkan fenomena partai sebagai wahana transformasi kepemimpinan daerah, gagal menampilkan kader-kader yang siap bersaing dengan incumbent. Nyaris semua Ketua Partai tidak percaya diri menjadi rival incumbent Bima Arya. Rata-rata ingin menjadi pasangan Bima Arya sebagai wakil pendamping incumbent.

Minimnya kader partai yang mumpuni menjadi suatu hambatan munculnya Pilkada yang berkualitas untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Padahal di sisi lain warga berhak mendapatkan alternatif-alternatif tokoh pemimpin yang bisa mereka pilih secara kompetitif.

Dana alokasi partai yang disediakan sebagai dukungan partai berkegiatan termasuk di dalamnya menelorkan calon-calon pemimpin baru tidak mencapai tujuannya. Bahkan terdapat sinyalemen akan muncul calon tunggal Pilwakot Bogor. Kalau ini yang terjadi, sungguh merana warga Kota Bogor.

 

Parakan Salak, 5 November 2017,

 

 

Sugeng Teguh Santoso (Sang Pembela)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: