Insan Pers Bogor Raya Kecam Aksi Penggerudukan Massa Kantor Media Cetak

B-CHANNEL,KOTA BOGOR– Dunia pers kembali di goyang dan harus berhadapan dengan massa, sebelumnya massa dari ormas islam menggruduk kantor redaksi TEMPO di Jakarta, beberapa waklu lalu karena pemberitaan TEMPO telah diduga menyudutkan dan di indikasikan ada unsur penghinaan. Kali ini, giliran kantor redaksi Jawa Pos Radar Bogor yang berlokasi di Jalan Abdullah Bin Nuh, digruduk massa kader partai politik PDI-Perjuangan Kota Bogor, pada Rabu (30/5/2018) kemarin.

Akibat dari aksi penggrudukan itu, sejumlah elemen dan komunitas pers khususnya insan pers di Bogor Raya, mengecam dan sangat menyesalkan tindakan tersebut dan akan turun aksi menuntut pihak berwenang untuk mengusut serta menyelesaikan persoalan tersebut. Menurut mereka, seharusnya sesama antar lembaga baiknya saling menghormati dan jika ada hal yang tidak bisa diterima, bahkan cenderung merugikan pihak per’orangan atau lembaga, bisa menempuh mekanisme yang ada karena pers dilindungi UU juga.

“Ini bentuk aksi solidaritas dan kepedulian, agar aparat berwenang turun tangan, supaya kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus yang sama seperti yang menimpa radar bogor. Sebagai sesama profesi, mari kita sama-sama tunjukan soliditas dan kepedulian, #salamsatutinta,” tegas Billy Adiyaksa, salah satu insan pers Bogor Raya yang juga bagian dari pengurus Persatuan Wartawan Indonesia  (PWI) Kota Bogor di sekretariat PWI Kota Bogor,Kamis (31/05/18).

Sebelumnya, penggerudukan kantor Radar Bogor, dipicu karena pada edisi Rabu hari kemarin, memuat perihal gaji Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dengan judul ” ongkang-ongkang kaki dapat Rp.112 juta”, atas pemberitaan tersebut kader dari PDI-Perjuangan Kota Bogor, memprotes mereka menilai pemberitaan itu tidak sesuai dengan fakta.

“Sebagaimana yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, gaji pokok Dewan Pengarah BPIP tak berbeda dengan gaji pokok yang diterima para pejabat negara lainnya, yakni sebesar Rp 5 juta,” ujar Dadang Iskandar D, Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Bogor.

Dadang melanjutkan, pihaknya memang semula berencana akan menempuh hak jawab, sebagaimana Pasal 5 ayat 2 UU Pers dan hak koreksi sebagaimana Pasal 5 ayat 3, UU Pers. Dan, hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang, untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik. Namun, saat pihaknya akan membuat hak jawab, tiba-tiba terdengar aksi spontanitas para kader PDI Perjuangan Kota Bogor.

“Jadi, kami sampaikan, protes para kader hanya merupakan reaksi atas pemberitaan tanpa ada maksud lain,” tandas

 

 

Reporter: Mahfuzh/Foto.istimewa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: