Janji Perangi Korupsi, Dadang Ajak Masyarakat Waspadai Politik Uang

B-CHANNEL, KOTA BOGOR– Calon Walikota (Cawalkot) Bogor usungan PDI Perjuangan dan PKB Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata menegaskan, dirinya dan pasangannya Sugeng Teguh Santoso sudah berikrar akan memerangi korupsi jika nantinya terpilih. Karena itu, di musim kampanye ini, calon kepala daerah (cakada) nomor urut 4 ini memastikan tidak akan menggunakan politik uang.

“Praktik politik uang merupakan musuh yang harus diperangi. Politik uang, umumnya kerap hadir dalam setiap penyelenggaraan pesta demokrasi, baik terbuka atau tidak. Namun, kami, saya dan Pak Sugeng sepakat tak akan melakukan politik uang,” kata Dadang usai kegiatan rapat di DPP PDI Perjuangan, Jakarta saat diwawancarai melalui telepon, Kamis (19/04/18).

Politisi partai berlambang banteng bulat itu menyampaikan, saat ini masyarakat Kota Bogor diyakininya sudah cerdas.

“Masyarakat Kota Bogor sudah tahu, politik uang akan berdampak buruk tak hanya bagi kelangsungan demokrasi, tapi juga kecenderungan kandidat yang nantinya harus mengembalikan modalnya. Dan, sejauh ini, saya sudah membuktikan, jarang ada masyarakat yang menyampaikan kompensasi berupa uang,” tuturnya.

Disampaikan Dadang, sejatinya warga Kota Bogor sangat baik dan mengerti apa yang dilarang menurut payung hukum.

“Meski tanpa uang, alhamdulilah selama ini saat saya blusukan warga yang hadir cukup banyak. Selain itu, jarang saya mendapatkan ajuan berupa permintaan uang dari warga Kota Bogor. Artinya, masyarakat kita sudah cerdas, dan sudah memiliki kesadaran tinggi untuk ikuit memerangi praktik politik uang yang nantinya akan berujung perilaku korup saat kandidat terpilih,” imbuhnya.

Pria yang memiliki kebiasaan menulis aspirasi hingga keluhan warga saat lakukan kampanye dialogis di musim kampanye ini meyakini politik uang diawal pilkada bisa berujung pada tindak pidana korupsi.

“Dengan politik uang, sesungguhnya pemilih kehilangan otonominya untuk memilih kandidat pejabat publik melalui pertimbangan rasional, seperti rekam jejak, kinerja, hingga program karena, pemberian uang. Akibat politik uang diawal pilkada, maka ketika menjabat, sang kepala daerah terpilih mau tidak mau akan memberikan akses khusus kepada pihak-pihak yang telah membantunya tersebut. Dampaknya, pejabat daerah hasil pilkada nantinya berpotensi terjerat kasus korupsi setelah menjabat,” lanjutnya.

Setiap kegiatan temu warga, sambung Dadang, ia juga selalu mengajak masyarakat agar menolak politik uang.

“Saya sering menyampaikan dan mengingatkan kepada warga, pemberian uang adalah suatu bentuk pelecehan harga diri. Karena itu, harus dihindari. Sebab, kesadaran memrangi bukan saja tanggungjawab aparat yang berwenang, tapi juga tanggungjawab kita bersama masyarakat,” pungkasnya. (*)

 

 

Release

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: