Kasasi Warga Antajaya Dikabulkan, Izin Tambang Perhutani Dibatalkan

B-CHANNEL, KABUPATEN BOGOR – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan terhadap permohonan kasasi warga Desa Antajaya, Kabupaten Bogor pada 5 September 2017, Erwin Irawan dan Muhammad Amir. Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan warga untuk seluruhnya, dan membatalkan izin Primkokar Perhutani.

Mengadili:
1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1) Erwin Irawan, 2) Muhammad Amir;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 203/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 28 September 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 155/G/2015/PTUN.BDG tanggal 03 Mei 2016.

Demikian amar Putusan MA No. 113 K/TUN/2017, tertanggal 17 Mei 2017.

Itu artinya, kegiatan penambangan gunung Kanaga di Antajaya selama ini oleh Primkokar Perhutani, harus dihentikan!

Gugatan warga Desa Antajaya, bermula dari dikeluarkannya Keputusan Bupati Bogor Nomor: 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani), tertanggal 21 Januari 2011, yang merupakan pembaharuan izin tahun 1997.

Atas putusan kasasi tersebut, warga berencana mengajukan gugatan terhadap Primkokar Perhutani melalui kuasa hukumnya, LBH KBR dan LBH Bandung. Untuk menuntut pemulihan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, Kuasa Hukum mendesak Primkokar Perhutani agar segera menghentikan segala aktifitas di gunung Kanaga, dan mendesak Bupati Bogor segera melaksanakan Putusan MA tersebut.

Bogor, 12 September 2017

A.n. Kuasa Hukum Warga Antajaya

Fati Lazira, LBH KBR
Willy Hanafi, LBH Bandung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: