Kembalikan Usaha Jasa Kontruksi Pada Fitrahnya

B-CHANNEL, KOTA BOGOR – Puluhan pengusaha Kota Bogor mengikuti seminar sehari bertemakan “Mengembalikan Usaha Jasa Kontruksi Pada Fitrahnya Dalam Perspektif Hukum” yang digelar Kantor Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor. Acara dilaksanakan di hotel Sahira Paledang dan dihadiri oleh Plt Wali Kota Bogor Usmar Hariman, Anggota DPRD fraksi PKS Abuzar, Kasi Datun Kejari Kota Bogor, sejumlah dinas terkait di Pemkot Bogor, dan berbagai pihak lainnya.

Ketua Kadin Kota Bogor Erik Suganda mengatakan, sebagai masyarakat jasa konstruksi ingin berbuat sesuatu dalam pembangunan Kota Bogor yaitu dengan mengerjakan proyek-proyek yang ada di Kota Bogor. Tentunya peluang-peluang itu bisa didapatkan, karena dari segi legalitas, kemampuan, pengusaha pengusaha di Kota Bogor sudah memenuhi semuanya.

“Bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah di kota sendiri, meskipun dalam aturannya tidak ada bahwa pengusaha luar tidak boleh masuk Kota Bogor, hanya disinilah kami berharap keberpihakkan pemerintah kota untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha Kota Bogor khususnya untuk paket-paket dibawah Rp 200 juta,” ucap Erik kepada bogorchannel.co.id, Kamis (22/2/18).

Setelah dilakukan pendataan, sambung Erik, ada 158 perusahan dibawah 20 asosiasi yang tergabung didalam Kadin Kota Bogor. Selama ini setiap ada paket pekerjaan dibawah Rp 200 juta, para pengusaha lokal tidak mendapatkan prioritas, bahkan dianaktirikan. Kenapa judulnya menjadi kembali ke hukum, sebetulnya bukan kembali ke hukum tapi aturan main dalam dunia kontruksi saja.

“Aturan main dunia kontruksi itu kan harus ada pengumuman, di umumkan selebar-lebarnya kemudian prosesnya juga ada, ada klarifikasi makanya judulnya menjadi ke proses hukum tetapi bukan dalam penindakan tapi proses dalam mendapatkan kerjaan itu kan sudah ada aturannya. Kita ingin dibalikan kesitu aja, kita ini sebagai pelaksana akan mengikuti aturan itu. Kalau secara aturan hukum ditegakan, maka pengusaha lokal akan mendapatkan porsinya,” ungkapnya.

Jumlah paket pokir di Pemkot Bogor salah satunya di Dinas PUPR ada sebanyak 840 paket dengan anggaran sekitar Rp 160 milyar. Seharusnya jumlah paket itu di prioritaskan untuk pengusaha lokal. Kadin memiliki anggota 158, kalaupun setiap satu perusahaan mendapatkan tiga proyek, sisanya masih banyak dan bisa di proyeksikan ke yang lain. Tetapi kenyataannya, satu perusahaan saja sampai tidak mendapatkan paket, seperti terjadi di tahun 2017 lalu.

“Kalau pengusaha lokal diberi porsi paket dan sisanya dibilang ada politik anggaran karena anggota dewan juga punya beban dan itu kita hormati, karena kebijakan. Jangan sampai mengganggu tatanan di dewan karena dewan juga ada beban yang kedua jangan mengganggu tatanan di SKPD. Jadi menurut saya tidak apa apa pengusaha luar masuk, tapi beri porsi juga untuk yang ini agar semua hidup, tujuan politik tercapai, tujuan eksekutif tercapai, pengusaha juga bisa hidup,” jelasnya.

Selain itu, Satgas Kadin Kota Bogor, Agus Lukman meminta kepada Pemkot Bogor untuk memprioritaskan kearifan lokal, jangan sampai menjadi anak tiri di rumah sendiri. Kadin mengadakan seminar ini salah satu caranya melakukan agar semua pihak terbuka bahwa ada sesuatu yang salah diluar peraturan dalam merealisasikan paket paket proyek di Kota Bogor.

“Diharapkan tahun 2018 kembali ke fitrah nya pengusaha, paket paket proyek yang dibawah Rp 200 juta diberikan kepada pengusaha lokal. Kita harap Pemkot Bogor bekerjasama dan peduli terhadap kearifan lokal,” jelasnya.

Sementara, acara menghadirkan narasumber pengamat politik Yus Fitriyadi dan Direktur CBA Uchok Sky Khadafi. Pada kesempatan itu, Yus Fitriyadi mengatakan, di tahun politik saat ini, rawan dan berpotensi adanya kongkalikong terhadap paket paket proyek di Pemerintahan Daerah. Sistem transparan dan melibatkan langsung lembaga para pengusaha, akan membantu dalam realisasi proyek proyek agar tidak terjadi pelanggaran hukum.

“Memang harus diawasi bersama sama, karena setiap proyek itu berpotensi adanya penyimpangan. Siapapun boleh mendapatkan proyek, asalkan sesuai aturan aturan. Potensi terjadinya korupsi juga bisa terjadi dalam proyek tersebut,” pungkasnya.

 

Reporter/Foto: M. Taufik Hidayat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: