Komisi D DPRD Kota Bogor Sidak SDN Sukadamai 3

B-CHANNEL, KOTA BOGOR – Ketua Komisi D DPRD Kota Bogor beserta jajarannya melakukan sidak dugaan adanya pungli di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sukadamai 3 yang bertempat di Jalan Perdana No. 8 Budi Agung, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

Perkara ini didasari saat salah satu orang tua murid (kelas 4, red) mengeluhkan atas keberatan iuran sekolah yang mencapai Rp 3,6 juta untuk peserta didik baru dan biaya sumbangan sekolah sebesar Rp 150 ribu perbulannya. Pelaporan tersebut sudah dilakukan ke Kepolisian dan berbagai pihak.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil mengatakan, sidak ini dilakukan untuk mengklarifikasi masalah yang sudah beredar di berbagai media. “Setelah mendapat informasi langsung dari pihak sekolah, dikatakan bahwa iuran tersebut merupakan sumbangan, bukan pungutan,” ucap Adit kepada bogorchannel.co.id, Jumat (08/09/17).

Adit mengaku, sudah menjelaskan terkait sumbangan dan pungutan kepada sekolah. Jika pungutan, komite sekolah memang tidak di perbolehkan melakukan hal itu, tetapi jika bersifat sumbangan itu memang di perbolehkan guna meningkatkan kualitas pendidikan.

“Secara realita, jika hanya mengandalkan anggaran APBD dan BOS saja, saya pikir itu kurang. Dengan level yang sudah cukup bagus, tentu SDN Sukadamai 3 ini perlu partisipasi dari pihak luar. Dalam hal ini, kita berkaca kepada Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 dengan aturan-aturan yang ada bahwa, dibedakan antara sumbangan dengan pungutan,” ungkapnya.

Selain itu, sambung Adit, SDN Sukadamai 3 ini merupaka SDN yang berprestasi sudah mencapai tingkat Internasional. “Jadi, jika ada kasus-kasus seperti ini, kami sangat menyayangkan dan kami menginginkan ada solusi yang kondusif, sehingga kegiatan belajar mengajar pun tidak terganggu,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi D DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya menuturkan, masalah ini harus ada informasi yang seimbang antara informasi yang beredar dengan informasi langsung dari sekolah.

Masih kata Atty, dari apa yang terjadi itu sudah menjadi musyawarah mufakat dan pihaknya sudah mengingatkan kepada komite dan Kepala Sekolah untuk bisa dimusyawarahkan dan menjadi dasar berita acara, bahwa ada ruang bagi masyarakat yang tidak mampu berpartisipasi yang sudah ditentukan, bagi yang mampu silahkan, disini tidak ada unsur paksaan.

“Saya sudah menyarankan juga bahwa, ini adalah miss komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua murid. Sebaiknya ketika ada informasi-informasi yang bisa berkaitan ke ranah hukum itu lebih baik di komunikasikan secara musyawarah, tidak berkembang seperti saat ini,” katanya.

 

Reporter/Foto: M. Taufik Hidayat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: