LBH Gugat BPN Bogor

B-CHANNEL, KOTA BOGOR – Advokat dan Pembela Umum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bogor mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bogor, Jalan Ahmad Yani No. 41, Kecamatan Tanah Sareal, untuk mengajukan gugatan yang akan dilakukan ke Pengadilan Negeri Bogor terkait lahan milik Asep Rahayu yang beralamat di Jalan Pelita III RT 003/006, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Pasalnya, lahan tersebut terkena pengadaan tanah Jalan Tol Bogor Ring Road (BORR) Seksi IIB Kedung Badak – Yasmin.

Kuasa Hukum LBH Bogor, Zentoni mengatakan, sebelum pertemuan ini pihaknya sudah menyiapkan draft gugatan, tetapi belum di daftarkan karena pihaknya masih menghargai itikad baik dari semua pihak terkait.“Disini kita sudah membawa draft gugatannya, selain kita akan menggugat BPN, kita juga akan menggugat PT. Marga Sarana Jabar, PT. Wijaya Karya, bahkan sampai Wali Kota Bogor pun akan kita gugat, tinggal menunggu waktu yang tepat,” ucap Zentoni kepada bogorchannel.co.id, Selasa (12/09/17).

Sementara, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah mengklaim bahwa, status Jalan atau Gang, Selokan dan Saluran Irigasi yang berlokasi di Kelurahan Kedung Jaya dan Kelurahan Cibadak yang terkena Pengadaan Tanah Ruas Tol Bogor Ring Road (BORR) Seksi IIB adalah merupakan fasilitas umum yang sudah lama dipergunakan oleh masyarakat dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Bogor serta telah diintervensi oleh APBD Kota Bogor baik dalam pembangunan, maupun pemeliharaannya.

Menanggapi klaim Pemkot, menurut Zentoni, klaim itu sangat sepihak sekali. Ketika ditanyakan dasar hukumnya seperti apa ? Dasar perolehan misalnya, perjanjian, over alih, hibah dan sebagainya, itu tidak ada. Hanya berdasarkan tercatat, disini persoalan mencatat itu memang bisa saja, tetapi dasarnya tidak ada.

“Oleh karenanya, itu yang akan kita uji di pengadilan nanti. Kita masih menunggu, jika memang tidak ada lagi itikad baiknya, bisa saja besok kita akan daftarkan karena ini tinggal finalisasi saja,” ungkapnya.

Selain itu, Plh Kasi Pengadaan Tanah BPN Bogor, Andi Suryabarata menuturkan, BPN sebagai P2T itu sebagai pelaksana, ketika ada persengketaan seperti ini, pengadilanlah yang akan memutuskan.

“Kita melihat dari dasar hukum UU No. 2 tahun 2012 dan turunannya, dikarenakan ini merupakan klaim dari masyarakat terhadap Jalan dan Gang. Pemerintah sendiri sudah jelas mengklaim seperti itu. Jadi alternatifnya yaitu, menempuh jalan hukum (pengadilan, red),” katanya.

“BPN ini tidak bisa memutuskan terhadap klaim tersebut, kami hanya pelaksana yang berdasarkan aturan-aturan untuk melakukan identifikasi inventarisasi. Ketika ada persengketaan ya silahkan menempuh payung hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andi menambahkan, harus diklarifikasi juga bahwa, tidak ada permintaan-permintaan atau pertolongan berkaitan dengan penyelesaian-penyelesaian seperti ini. “Apabila ada orang yang menjanjikan sesuatu itu adalah oknum diluar daripada lembaga. Jadi, kita sesuai aturan saja,” pungkasnya.

 

Reporter/Foto: M. Taufik Hidayat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: